Idrus berharap kedepan eksistensi LPM sebagai Lembaga penopang pembangunan Desa harus menjadi ujung tombak dalam membangun ekonomi,pengawasan,bahkan sebagai pihak yang bersentuhan secara langsung dengan semua unsur elemen dimasyarakat.
Penyelenggaraan Munas LPM menurut idrus marham diharapkan mampu merubah dan memperbaiki regulasi,penataan dan pengawasaan yang lebih menyentuh keakar rumput dalam pembangunan di daerah-daerah.
Eksistensi LPM dinilai hingga kini belum memberikan kontribusi secara konkrit dalam memajukan setiap potensi didaerah,mengingat lembaga ini kalah saing dengan pemerintahan untuk mengelola potensi masyarakat baik potensi perekonomian rakyat, operasional lembaga seperti UMKM( usaha mikro kecil dan menengah).
Hal senada sangat dirasakan oleh peserta munas LPM saat terjadi dialogd mewakili didaerahnya masing-masing akibat kurangnya diperhatikan dari sisi anggaran dana dan kebijakan publik. Padahal dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah melalui kementerian desa bisa mengoptimalkan peran LPM di desa-desa,ini tanggapan peserta munas LPM di hotel kartika chandra selama 2 hari itu.pernyataan serupa juga datang dari perwakilan LPM jawa barat" peran LPM dinilai oleh pemerintahan desa tidak memiliki fungsi strategis dalam membantu pemberdayaan masyarakat,sehingga keberadaan LPM tidak dilibatkan dalam pengelolaan baik anggaran maupun membangun potensi masyarakat",menurutnya.
Idrus Marham berharap,kinerja LPM didalam mengawasi masyarakat harus mengarah kepada ideologi kebangsaan yang kini telah terlihat mulai mengalami kemerosotan moral sebagai bangsa yang beradab.
Dengan maraknya pengguna narkoba dengan banyak beredarnya barang haram,kini barang haram tersebut tidak hanya ada di perkotaan tapi juga telah menjalar kepedesaan. Bahkan terindikasi pesantrenpun sebagai basis pendidikan moral terkena dampak maraknya pengguna narkoba itu. Inilah tantangan LPM kedepan,kata idrus marham.
Selanjutnya,menurut idrus Munas LPM ke-lll ini tidak hanya untuk memilih kepemimpinan yang baru namun juga untuk memberikan pemahaman pentingnya kebersamaan dalam berba ngsa dan bernegara,seharusnya ideologi kebangsaan harus lebih dimaksimalkan oleh LPM karena masing-masing kelompok masyarakat saat ini dengan sangat mudah mengklaim kebenaran hanya ada pada pikiran,dan kelompoknya saja. sementara itu kelompok lain yang bersebrangan tidak dianggapnya benar jika tak sejalan hal ini akan memicu disentegrasi bangsa,jika tidak diantisipasi oleh LPM.
Idrus marham yang masih aktif dalam percaturan politik dari partai berlambang pohon beringin ini,ia mengingatkan,bahwa ada sebagian kelompok masyarakat klaim kebenaran walaupun terkadang salah harus dipaksakan kepada kelompok lain untuk mau mengakui kesalahan terhadap kelompoknya, agar dilegalkan sebagi kesalahan bersama dengan klaim"kebenaran dari sebuah kesalahan"
Saat di wawancarai idrus menekankan,LPM yang akan berlangsung Munasnya selama 2 hari dari tanggal 20-22 Desember 2016 harus memunculkan pemimpin baru yang lebih kapable, dan mampu merepleksikan kepentingan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang maju dalam kemajuan bersama,katanya.
Dalam kegiatan munas LPM hari kedua dengan agenda rancangan rekomendasi komisi-komisi,merujuk tertibnya UU no.6 tahun 2014 tentang desa dan PP no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 diharapkan DPP pro aktif dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada Pemerintah Pusat agar peran serta LPM dilibatkan secara optimal dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa termasuk pengelolaan dana-dana Pusat yang turun ke desa.hal peraturan ini telah didiskusikan saat usulan-usulan anggota.
Optimalisasi kerja LPM tidak hanya menyangkut kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana akan tetapi harus memperkuat potensi kearipan lokal sebagai khasanah kekayaan bangsa di setiap daerah.
Diakhir acara,kegiatan munas ke lll ini sedianya dilangsungkan pemilihan ketua pada pukul 16.30,akhirnya molor mengingat perdebatan makin memanas dengan agenda mencari calon pimpinan DPP LPM akhirnya acara dibreak hingga pukul 20.00.
Ketika ditentukan bakal calon,maka terpilihlah ibu Eni Maulani Saragih secara aklamasi sebagai ketua umum DPP LPM masa bakti 2016-2019.
Tidak adanya calon lain yang mau diusung lantaran ditetapkan bahwa pengurus DPP LPM harus tinggal di lokasi Jabodetabek mengingat agar mudahnya konsolidasi dan komunikasi antar pengurus.
Penulis:Ahmad Suhadi,S.Pdi.
